Senin, 03 Juni 2013

DAMPAK SOSIAL REFORMASI IMF DAN REFORMASI POLITIK

asmi 19.27

DAMPAK SOSIAL REFORMASI IMF DAN

REFORMASI POLITIK

Untuk memahami dan menuntaskan permasalahan krisis moneter yang tengah melanda Asia, khususnya Indonesia, akan lebih mudah bila terlebih dulu mengidentifikasi penyebab-penyebabnya. Secara garis besar, penyebab krisis moneter ini dapat dikategorikan ke dalam faktor penyebab eksternal dan internal, dan keduanya memiliki keterkaitan erat. Penyebab eksternal (global) dari krisis moneter adalah:

Berbeda dengan sektor perdagangan dunia, pengaturan telah dilakukan oleh GATT. Ketiadaan Bank Sentral Dunia yang dapat menjadi pengatur moneter dunia. Kondisi ini menyebabkan –pada tingkat dunia- terjadinya hukum rimba ekonomi, siapa yang kuat (kaya) akan menang (berkuasa). (The Jakarta Post, 9 Januari 1998 h.5).

Tidak adanya single currency, yang dapat memberi peluang kepada para spekulan uang (Eropa akan menggunakan Euro sejak 1998). Tidak adanya pajak bagi pemodal (fund managers) sehingga mereka mudah memindahkan (menarik) dana dari satu negara ke negara lain. (Pentingnya pajak sebagai disinsetif pernah dikemukakan oleh James Tobin, Pemenang Nobel Ekonomi 1981, lihat Washington Post edisi 25 Desember 1997).

fund managers yang relatif sangat tinggi dalam mencari ‘keuntungan’. (Dalam majalah Time edisi 3 November 1997, menunjukkan bagaimana mereka menyerang Baht/Thailand; Dalam artikel yang berjudul 1997: Year of Transition, Kenichi Ohmae, menunjukkan bagaimana George Soros melalui Quantum Fund-nya dan Julian Roberson dengan Tiger Fund-nya mendapat keuntungan dari Baht). Fund managers ini bahkan dapat "menggoyang" budget Amerika 1979 (era Presiden Carter) dan Inggrisd 1992 (era Perdana Menteri John Major) (The Strait Times edisi 12 Desember 1997, juga dapat dilihat Kompas edisi 8 Desember 1997 h.2).

Kondisi global ini menyebabkan Thailand (yang rapuh karena property dan pola konsumsi berlebihan) mengambangkan Baht-nya sehingga terjadi depresiasi. Keadaan ini berdampak pada Indonesia yang akhirnya juga mengambangkan rupiah dan mengalami depresiasi. Sementara itu kondisi internal Indonesia juga dibebani oleh:

Terjadinya kolusi bank, yang ditandai dengan terjadinya pelanggaran legal lending limit :"infus bank" dan Non performing loan ratio bank swasta dan bank pemerintah yan relatif tinggi (bank swasta : 5%, bank pemerintah 17%; Malaysia :3.9%; Filipina : 1,2 %, Thailand 7.7 %, (Far Eastern Economic Review edisi 25 September 1997).

Bunga kredit dari bank-bank dalam negeri yang tinggi, menyebabkan terjadinya banyak peminjaman jangka pendek dari luar negeri untuk proyek jangka panjang.

Banyaknya dana Indonesia yang diparkir di luar negeri (80 milyard dollar). Sedikitnya pinjaman (10-20%) dengan hedging (lindung-nilai) (Bisnis Indonesia edisi 10 Januari 1998 h.4) Kondisi ini dibarengi dengan performance perusahan dengan performance perusahaan yang sudah go-public sangat rendah, 86. 6 % berstatus "Unhealthy and Poor"(Far Eastern Economic Review edisi 25 Desember 1997, h.123).

Kondisi-kondisi tersebut kemudian menghasilkan krisis "Exchange rate" atau hutang yang tadinya dan sebenarnya kita mampu bayar menjadi berlipat ganda dalam waktu singkat. Dalam keadaan normal, solusi depresiasi adalah roll over debts atau recapitalization, namun dalam kasus Indonesia dipengaruhi oleh faktor confidence dan credibility.

Untuk mengatasi krisis moneter ini, IMF menyarankan dilakukannya beberapa hal, antara lain; transparansi, demonopolisasi, kepastian hukum, pencabutan subsidi BBM;PHK; pengurangan/pencabutan subsidi sembako. Namun demikian, 50 butir ‘saran’ yang diajukan IMF ini banyak mendapat kritik karena (sebagian ) solusi tersebut dianggap kurang tepat untuk krisis moneter yang melanda Asia. IMF juga dikritik karena terdapat kenyataan 89 negara berkembang yang dibantu IMF ternyata lebih dari setengahnya tidak menjadi baik, bahkan 32 negara diantaranya kondisinya memburuk (Far Eastern Economic Review edisi 25 Desember 1997, h. 5). Penjelasan diatas dapat diringkas dalam gambar (lihat gambar 1).

Dampak Program IMF di Amerika Latin

Krisis moneter di Amerika Latin yang di "obati" dengan resep IMF menghasilkan IMF riots seperti yang terlihat dalam tabel 1.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan IMF menghasilkan dampak (berupa kerusuhan dengan korban jiwa dan benda) serta dampak ekonominya seperti "negosiasi, resecheduling, distribusi uang dan makan". Sedangkan dampak politiknya antara lain jatuhnya pemerintah, mundurnya Presiden, pergantian kabinet/menteri.

Dampak sosial reformasi IMF Dalam mengatasi gejolak ekonomi akhir-akhir ini, pemerintah sepakat melakukan 50 butir rencana aksi yang disarankan IMF. Diharapkan pelaksanaan reformasi IMF akan meningkatkan kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi ini mencakup pengurangan subsidi BBM dan listrik secara bertahap dan penghapusan monopoli Bulog (kecuali beras) serta asumsi pertumbuhan 0 % dan inflansi 20%. Reformasi IMF ini memiliki dampak sosial yaitu menghasilkan instabilitas, yang jika ditambah dengan keresahan-keresahan yang telah menumpuk selama ini berpotensi untuk berkembang menjadi kerusuhan yang intensif dan ekstensif.

Kerusuhan sosial sebagai dampak reformasi IMF dapat menyebar, dengan mayoritas massa dan waktunya (duration) yang bukan mingguan atau. Hal ini berbeda dengan kerusuhan-kerusuhan sosial sebelumnya.

Dalam sejarah Orde Baru, konflik yang terjadi lebih berupa demonstrasi dan kerusuhan bersifat lebih urban, lokal dan terbatas peserta serta masanya.

Sebagai contoh, kerusuhan Malari, Situbondo, Tasikmalaya dan Ujungpandang adalah intensif namun bersifat lokal, tidak simultan dan memakan waktu yang tidak lama. Kerusuhan yang agak bersifat nasional hanyalah kerusuhan pada pemilu yang cukup menyebar secara nasional namun waktunya pun tidak lama dan menghilang sendiri setelah pemilu selesai.

Secara teoritik, keresahan dapat menjadi protes-demonstransi jika terdapat pemicu, seperti: kebijakan yang merugikan, utamanya kenaikan harga atau konflik individu dari kelompok yang bertentangan secara vertikal-horizontal. Jika ditambah mobilisator maka protes-demonstrasi berpotensi menjadi kerusuhan sosial. Secara historis, berbagai kerusuhan sosial (lihat gambar 2). Secara historis, berbagai kerusuhan sosial selama ini pemicunya bermula ustadz di Tasikmalaya, penusukan pada pesta dangdut di Sanggau Ledo atau pembunuhan anak dosen di Ujungpandang. Kerusuhan terjadi karena situasi masyarakat yang sebenarnya sudah berada dalam situasi konflik terpendam atau tertutup. Dalam situasi ini persepsi (beberapa) kelompok terhadap kelompok lainnya (utamanya yang berbeda secara vertikalkelas dan horizontalagama, suku, ras) bersifat negatif.

Keadaan ini terjadi karena kurang berhasilnya sistem perwakilan politik kita menyalurkan aspirasi, lemahnya paropol sebagai integrator sosial, kesenjangan ekonomi yang makin melebar, sosialisasi agama yang negatif dan ekseklusif serta arogansi dan penyimpangan kekuasaan oleh birokrasi.

Akibatnya situasi ini menghasilkan kelompok-kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil seperti pedagang dan pemilik tanah yang tergusur, petani cengkeh, pencari keadilan yang dipermainkan lembaga peradilan, konsumen yang dirugikan produsen yang monopolistis, atau anggota PPP yang merasa dirugikan dalam pemilu.

Secara komparatif, seperti tertera dalam tulisan John Walton: Debt, Protest and the State in Latin America, 1989, dampak reformasi IMF di 13 Amerika Latin (1976-1986) yang menghasilakn kerusuhan IMF (IMF Riots). Kerusuhan IMF ini dicoba diatai dengan berbagai kebijakan ekonomi seperti renegosiasi kebijakan IMF, penjadwalan hutang, program padat karya, subsidi dan program food stamps. Dampak politiknya adalah diberlakukannya UU Darurat (Peru), mundurnya militer (Argentina), reshuffle, kabinet (Bolivia), pergantian kabinet (Haiti), perpecahan kabinet dan penggantian Menteri Keuangan (Mexico ) dan mundurnya Presiden (Panama).

Kenaikan harga dan bertambahnya pengangguran-karena reformasi ekonomi IMF-dapat menjadi pemicu kerusuhan sosial, terutama pada masyarakat yang kurang demokratis dan penuh dengan nepotisme, kolusi dan korupsi.

Berdasarkan analisis sejarah dan komparatif tersebut maka reformasi IMF di Indonesia mempunyai potensi untuk menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Apalagi ditambah dengan meningkatknya pengangguran karena macetnya proyek pembangunan, naiknya harga BBM dan listrik esrta pulangnya TKI dari luar negeri (utamanya dari Malaysia). Adanya reformasi IMF (kemungkinan selama 3 tahun) berpotensi untuk menghasilkan kesulitan hidup yang meluas.

Keadaan ini diperburuk dengan kesalnya masyarakat yang merasa bahwa keadaan ekonomi yang memburuk ini disebakan oleh hutang luar negeri swasta, bobroknya sistem perbankan serta lemahnya kontrol dalam sistem politik dan hukum.

Keresahan ini mungkin untuk sebagian telah diantisipasi dengan program seperti operasi pasar, kredit bagi golongan lemah, subsidi BBM dan program padat karya (atau dapat ditambah food stamps seperti di Brazil). Tetapi seperti yang dikatakan oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo, ibarat obat, program-program tersebut baru berupa aspirin, bukan antibiotika untuk menyembuhkan penyakit kroins yakni lemahnya "good governance" dalam bidang ketatanegaraan, hukum dan birokrasi.

Reformasi Politik.

Selama ini program pembangunan Indonesia yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah membatasi partisipasi pembangunan politik atau "Ekonomi Yes; politik No". slogan ini dapat berjalan lancar jika keadaan ekonomi cukup baik seperti harga yang terjangkau dan tersedianya lapangan kerja.

Namun jika terjadi kemacetan ekonomi dan upaya ekonomi (operasi pasar atau padat karya) tidak dapat mengatasi sepenuhnya, maka perlu dilakukan reformasi politik. Dalam jangka pendek, secara psikologis masyarakat merasa "terkompensasi" karena kesulitan ekonomi mereka "distribusi" dengan kebebasan politik. Selain itu reformasi politik ini diperlukan pula untuk mendukung penyembuhan pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kontrol sehingga mencegah penyimpanan dalam masa penghematan kontrol dan prihatin. Jika tidak dilakukan reformasi politik maka kapasitas daya dukung masyarakat menjadi rapuh dan dapat mengarah pada instabilitas politik. Dengan kata lain, reformasi politik justru memperkuat masyarakat dan menambah kepercayaan mereka. Keadaan ini berbeda dengan negara-negara bekas komunis (utamanya Uni Soviet) dimana basis utama integrasi adalah paksaan (coercive), sehingga ketika paksaan melemah karena reformasi politik terjadilah disintegrasi .

Dalam reformasii ekonomi sekarang ini terdapat pihak luar (IMF dan Presiden Clinton) yang memaksa kita untuk meminum aspirin. Namun untuk memaksa meminum antibiotika tidak ada lembaga internasional yang dapat memaksa kecuali lembaga konstutional seperti "MPR/DPR Jalanan". Reformasi politik melalui lembaga konstitusional hendaknya jangan dianggap akan menghasilkan anarki politik ataupun instabilitas politik karena tidak akan menganggu sistem sosial secara keseluruhan. Hanya sebagian kecil kelompok (vested interest) yang merasa bahwa reformasi politik merupakan suatu ancaman.

Sebagai perbandingan, Thailand melakukan reformasi politik ("Operation Accountability, " Asiaweek 10 October 1997) yang intinya membuat mekanisme agar terdapat pengawasan yang lebih efektif pada pihak-pihak yang berkuasa, utamanya pemerintah dan parlemen. Reformasi ini mencakup kewajiban anggota kabinet untuk menjelaskan kekayaannya sebelum dan sesudah duduk di kabinet, anggota kabinet tidak boleh merangkap anggota parlemen, pemilu Indenpenden, bukan oleh Depdagri, 300 senator tidak lagi ditunjuk tetapi dipilih langsung dalam pemilu dan pembentukkan Komnas HAM.

Bahkan dengan 50.000 penandatangan, rakyat dapat meminta Komisi Anti Korupsi untuk memeriksa pejabat dan politisi yang dicurigai.

Kemenangan politik masyarakat Thailand ini telah meningkatkan tingkat kepercayaan pada sistem politik dan merupakan salah satu faktor mengapa mereka tetap tabah dalam menjalani reformasi ekonomi dari IMF. Reformasi yang dilakukan di Thailand lebih bersifat komprehensif dan berfungsi sebagai antibiotika karena upaya tersebut berusaha untuk mengobati sumber distorsi ekonomi antara lain kurangnya akuntabilitas (accountability) pemerintah yang menyebabkan kolusi, cronysim, nepotisme dan korupsi.

Dalam reformasii politik ini perlu penegasan komitmen dari semua lembaga dan pihak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada tatanan sosial yang ada. Komitmen Nasional ini perlu dituangkan dalam rencana nyata seperti 50 butir reformasi IMF dan tercakup dalam GBHN.

Butir-butir reformasi tersebut masih berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945 dan justru akan memperkuat masyarakat Indonesia. Misalnya, membolehkan setiap anggota DPR untuk melaksanakan hak-haknya (Pasal 21) yang selama ini menjadi hak kolektif (fraksi); diperbolehkannya masyarakat mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan/pers (Pasal 28) serta ditumbuhkannya kemandirian lembaga peradilan (Pasal 24).

Dalam hal ini, lembaga MPR/DPR, utamanya fraksi-fraksi Karya Pembangunan dan ABRI, perlu lebih aktif mencari butir-butir reformasi yang diharapkan masyarakat. Karena kedua kekuatan sosial-politik itulah yang mempunyai kekuasan dominan dalam lembaga konstitusional MPR/DPR.

Penutup

Bahwa reformasi IMF berpotensi mengubah keresahan yang sudah terakumulasi menjadi kerusuhan bersifat nasional karena upaya-upaya ekonomi tidak dapat sepenuhnya mengatasi kesulitan ekonomi. Selain itu pembahasan diatas menunjukkan perlunya reformasi politik yang dampak jangka pendeknya memberi kemenangan psikologis pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jika reformasi politik tidak dilakukan maka masyarakat luas pada akhirnya akan melancarkan tuntutan ini secara inkonstitutional.

Pelaksanaan reformasi politik (meminum antibiotika) ini harus dilakukan secara bersama sebagai upaya memperbaiki keadaaan dengan kesadaeran sendiri tanpa dipaksa pihak luar.

Politik