Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil
menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Perbedaan Sistem Politik Di Berbagai
Negara”. Makalah ini berisikan tentang macam-macam dan perbedaan sistem
politik di berbagai Negara.Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna
oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun
selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.Akhir kata, kami sampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan
makalah ini dari awal sampai akhir.Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala
usaha kita.Amin.
Cempae, Februari 2018
Tim Penyusun
PENDAHULUAN
Sistem politik merupakan rangkaian
dari variebel-variebel politik yang saling mengait sehingga membentuk satu
kesatuan politik. Dalam ketatanegaraan, sistem politik terkait dengan tata cara
pemerintahan, dasar pemerintahan, atau hak kekuasaan. Dalam setiap Negara tentu
berbeda sitem Negara yang dianutnya.
Beberapa sistem politik di berbagai
Negara adalah:
1. Sistem
politik liberal
2. Sistem
politik komunis
3. Sistem
presidensial
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah prinsip yang membentuk kesatuan
hubungan untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan
kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain
atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. Berikutnya Rusadi
Kartaprawira berpendapat bahwa sistem politik adalah cara kerja seperangkat
fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan
menunjukkan suatu proses yang terus-menerus.
1. Apa
pengertian sistem politik Indonesia ?
2. Apa
pengertian sistem politik Liberal ?
3. Apa
pengertian sistem politik Komunis ?
4. Jelaskan
Perbedaan
sistem politik Indonesia dengan system politik Negara liberal dan sistem
politik Negara komunis !
5. Menunjukkan
kelebihan yang ada pada system politik yang dianut Indonesia !
6. Menunjukkan
Kelemahan-Kelemahan system politik yang dianut indonesia
1. Untuk
mengetahui
pengertian sistem politik Indonesia ?
2. Untuk
mengetahui
pengertian sistem politik Liberal ?
3. Untuk
mengetahui
pengertian sistem politik Komunis ?
4. Untuk
mengetahui Perbedaan sistem politik Indonesia dengan system
politik Negara liberal dan sistem politik Negara komunis !
5. Untuk
mengetahui kelebihan yang ada pada system politik yang dianut Indonesia!
6.
Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan
system politik yang dianut indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
Sistem politik merupakan rangkaian
dari variebel-variebel politik yang saling mengait sehingga membentuk satu
kesatuan politik. Dalam ketatanegaraan, sistem politik terkait dengan tata cara
pemerintahan, dasar pemerintahan, atau hak kekuasaan.
Sistem politik liberalisme
berpangkal pada pemikiran bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu
yang bebas segala-galanya.Dalam sistem politik ini masyarakat diberi kebebasan
dalaam memiliki sumber-sumber produksi.Pemerintah tidak ikut campur tangan
secara langsung dalam kegiatan ekonomi.Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.Biasanya barang-barang
produksi yang dihasilkan bermutu tinggi. Negara yang menganut paham liberal
dibenua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili,
Kuba, kolumbia, ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. Sekarang ini kurang lebih liberalism
juga dianut oleh Negara Aruba, Bahamas, Republic Dominika, Greenland, Grenada,
Kosta Rika, Puerto Riko, dan Suriname.
·
Sistem politik komunis
Sistem politik komunis hanya
mendasarkan bahwa manusia itu hanya makhluk social saja suatu kebaikan hanya
untuk kepentingan demi keuntungan kelas masyarakat secara keseluruhan.Menurut
ideologi ini, Negara adalah manifestasi dari manusia sebagai makhluk special.
Contoh Negara komunis yaitu
Indonesia, Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRC, maupun Korea Utara. Setelah
dekrit presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negri Indonesia cenderung ke
blok timur (blok komunis). Mengapa demikian? Karena Indonesia lebih banyak
melakukan kerja sama dengan Negara komunis. Presiden soekarno menyampaikan
pandangan politik dunia yang berlawanan, yaitu OLDEFO (Old Establishd Forces),
dan NEFO (New Emerging Forces), Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking Poros
Jakarta-Pnomphenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia termasuk dalam
Negara blok timur, konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya
Indonesia dari PBB.
·
Sistem presidensial
Sistem presidensial, kepala Negara
sekaligus sebagai kepala pemerintahandijabat oleh seorang presiden.Negara yang
menganut sistem politik presidensial yaitu, amerika serikat, filiphina,
Indonesia dan sebagian besar Negara-negara amerika latin dan amerika tengah.
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan
berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum
termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan
keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Sistem politik Indonesia dibangun demi tujuan untuk mewujudkan cita-cita
bangsa dan tujuan nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai
dasar negara. Dalam penyelenggarkan politik negara perlu mendayagunakan segala
kemampuan aparatur negara. Tentunya hal tersebut memerlukan daya dan dana untuk
menjamin tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana
yang ditetapkan dalam UUD 1945.
Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik
yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang
demokratis. Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
Demokrasi yang tanpa pembatasan dan dasar pijak yang jelas cenderung
menjadi tirani mayoritas. Sebuah keadaan di mana hak-hak minoritas menjadi tak
terjamin. Kebebasan yang tidak dibatasi mengahadirkan keadaan yang merisaukan.
Hak-hak pribadi atau kelompok selalu berada dalam ancaman pribadi atau kelompok
mayoritas. Negara dengan sistem politik demokrasi harus menjamin hak-hak
masyarakat melalui tatanan politik yang ditetapkan dalam konstitusi. Sistem
politik demokrasi pancasila memberikan kekuasaan dan membatasi kekuasaan
pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah (rakyat). Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi
pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip,
prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan
dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada
amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan pada
tahun 2002.
·
Pengertian Sistem
politik liberal
Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam Liberalisme, yakni
Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme
Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan
Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti setelah ada
Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan
oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme
Klasik itu masih ada. Liberalisme
Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal
lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core
values) tidak berubah hanya
ada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme
Klasik itu tidak pernah berakhir.
Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan
kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap
individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan
paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti
kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena
kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan
bebas yang sebebas-bebasnya.
Sistem politik liberalisme
berpangkal pada pemikiran bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu
yang bebas segala-galanya.Dalam sistem politik ini masyarakat diberi kebebasan
dalaam memiliki sumber-sumber produksi.Pemerintah tidak ikut campur tangan
secara langsung dalam kegiatan ekonomi.Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.Biasanya barang-barang
produksi yang dihasilkan bermutu tinggi. Negara yang menganut paham liberal
dibenua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili,
Kuba, kolumbia, ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. Sekarang ini kurang lebih liberalism
juga dianut oleh Negara Aruba, Bahamas, Republic Dominika, Greenland, Grenada,
Kosta Rika, Puerto Riko, dan Suriname.
·
Pengertian Sistem
politik komunis
Pengertian Sistem Pemerintahan Komunisme. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme.
Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia.
Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut
“Marxisme-Leninisme”. Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran
Partai Komunis.
Munculnya
Sistem Komunisme merupakan koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad
ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah
bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Namun
dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme
antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing
mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat
sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.
Seperti
dikutip oleh wikipedia. Pengertian Komunisme adalah merupakan sebuah ideologi.
Dimana Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang
ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang
pertama kali diterbitkan pada tanggal 21 Februari 1848 teori mengenai
komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa
kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan
yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Sistem politik komunis hanya
mendasarkan bahwa manusia itu hanya makhluk social saja suatu kebaikan hanya
untuk kepentingan demi keuntungan kelas masyarakat secara keseluruhan.Menurut
ideologi ini, Negara adalah manifestasi dari manusia sebagai makhluk special.
Contoh Negara komunis yaitu
Indonesia, Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRC, maupun Korea Utara. Setelah
dekrit presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negri Indonesia cenderung ke
blok timur (blok komunis). Mengapa demikian? Karena Indonesia lebih banyak
melakukan kerja sama dengan Negara komunis. Presiden soekarno menyampaikan
pandangan politik dunia yang berlawanan, yaitu OLDEFO (Old Establishd Forces),
dan NEFO (New Emerging Forces), Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking Poros
Jakarta-Pnomphenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia termasuk dalam
Negara blok timur, konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya
Indonesia dari PBB.
|
No
|
Faktor Yang
Mempengaruhi
|
Uraian /
Keterangan
|
|
1.
|
Pedoman Filsafat
|
Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah
dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan
nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.
|
|
2.
|
Paham atau Ideologi yang diterapkan
|
Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila,
akan selalu dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan penyelenggaraan
pemerintahan negara diberbagai
bidang. Dalam struktur politik, Pancasila menjadi sumber segala
sumber hukum.
|
|
3.
|
Pedoman Konstitusi dan Hukum
|
Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat
sehingga tanggung jawabnya kepada rakyat. Lembaga negara, terdiri dari : MPR,
Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung.
|
|
4.
|
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan
Keputusan
|
Demokrasi Pancasila pada hakikatnya demokrasi yang
bercorak khas Indonesia, yang penerapannya dijabarkan dalam :
·
Pemerintahan Berdasarkan Hukum.
·
Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
·
Pengambilan Keputusan Berdasakan Musyawarah
·
Peradilan yang Bebas dan Merdeka
·
Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial Politik
(Orsospol)
Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) Aspek - aspek
Demokrasi Pancasila :
a. Aspek formal
b. Aspek materiil
c. Aspek normatif (kaidah)
Pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip
Demokrasi Pancasila:
a. Keseimbangan
antara hak dan kewajiban,
b. Persamaan,
c. Kebebasan yang
bertanggungjawab,
d. Mengutamakan
persatuan dan kesatuan.
|
·
System Politik Liberal
|
No
|
Faktor Yang
Mempengaruhi
|
Uraian /
Keterangan
|
|
1.
|
Pedoman Filsafat
|
Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki
adanya kebebasan individu
dalam segala bidang. Menurut paham ini titik pusat dalam hidup ini adalah individu. Karena ada individu maka masyarakat dapat tersusun
dan karena individu pula negara dapat terbentuk. |
|
2.
|
Paham atau Ideologi yang diterapkan
|
Liberalisme
adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam
Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme
Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul
sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern,
Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme
Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih
ada. Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah
diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang
akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan
kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki
individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah
kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di
dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.
|
|
3.
|
Pelaksanaan Liberalisme dalam Pengambilan
Keputusan
|
Pertama, hukum harus diterapkan secara tidak
memihak dan berlaku untuk umum. Tidak ada pengecualian khusus bagi
kelompok-kelompok tertentu, seperti pendeta/pastor, kaum ningrat atau
golongan bangsawan seperti yang dialami atau terjadi pada masa lalu. Kedua,
hukum ada untuk menjamin sebesar mungkin hak-hak yang sama bagi setiap
individu dalam mencapai rencana hidupnya sendiri, bagi kebanyakan kaum
liberal, pada dasarnya hak-hak yang paling mendasar sehubungan dengan ini
adalah hak-hak kepemilikan pribadi dan kebebasan beragama. Golongan liberal beranggapan bahwa masyarakat terbentuk oleh individu-individu. Oleh karena itulah individulah yang berhak menentukan segalanya dalam masyarakat (negara). Kedaulatan harus berada ditangan rakyat. Dengan demikian timbullah sistem pemerintahan. Demokrasi, yang menuntut adanya UUD, pemilihan umum, kemerdekaan pers, dan kemerdekaan berbicara. Paham liberal mengutamakan kemerdekaan individu. Negara terdiri dari individu-individu. Negara adalah milik dari pada individu yang membentuk negara itu, maka yang berhak mengatur dan menentukan nasib suatu negara ini menghendaki pemerintahan sendiri dan menentang segala bentuk campur tangan serta penindasan dari bangsa lain. Dengan demikian liberalisme melahirkan semangat nasionalisme. Di Asia umumnya dan di Indonesia khususnya, nasionalisme ini muncul sebagai akibat adanya penindasan dari bangsa barat, sedangkan di negara-negara Eropa, nasionalisne muncul untuk menentang kekuasaan raja yang absolute. |
|
No
|
Faktor Yang
Mempengaruhi
|
Uraian /
Keterangan
|
|
1.
|
Sistem pemerintahan
bersifat sentralistik
|
Sistem pemerintahan
sentralistik berarti bahwa sistem pemerintahan terpusat pada satu kekuasaan.
Segala aspek yang menyangkut pemerintahan maupun kehidupan bernegara secara
keseluruhan diatur dan ditentukan oleh satu pemegang kekuasaan, yang dalam
hal ini adalah seorang kepala negara.
Kepala negara menentukan
kebijakan politik, hukum, ekonomi, sosial, agama dan lain sebagainya tanpa
campur tangan dari pihak lain, baik anggota parlemen maupun rakyat/warga
negara.
|
|
2.
|
Tidak adanya hak
milik pribadi
|
Paham komunis yang dianut oleh negara yang
bersangkutan, menghapuskan asas hak milik pribadi dalam berbagai bidang.
Sebagai contoh kasusnya yaitu, hak milik tanah. Di negara yang menerapkan
sistem komunis, tanah dan segala sumber daya yang terdapat di wilayah negara
tersebut adalah mutlak milik negara. Rakyat tidak berhak untuk menuntut
sumber daya tersebut atas nama mereka, bahkan meski mereka adalah asli
keturunan daerah/wilayah tersebut
|
|
3.
|
Tidak ada hak sipil dan
politik
|
Pada negara komunis rakyat atau warga negara tidak memiliki hak sipil
maupun hak politik. Hal ini kembali lagi pada konsep dasar komunis yakni
segala aspek kehidupan diatur dan dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi.
Sehingga rakyat tidak memiliki hak dan tidak bisa ikut berpartisipasi
sedikitpun dalam hal kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa masyarakat atau rakyat di negara komunis merupakan rakyat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Karena mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi dan menyampaikan pendapat kepada pemerintahan, meski hal itu menyangkut tentang kepentingan umum |
|
4.
|
Tidak ada mekanisme pemilu
yang bersifat terbuka
|
Sistem politik komunis tidak mengenal asas keterbukaan dalam pemilu.
Pemerintahan dijalankan sesuai dengan keinginan dan perintah sang pemegang
kekuasaan tertinggi. Rakyat hanya menerima keputusan yang telah diambil dan
menjalankan peraturan yang telah diberlakukan. Hal ini bertolak belakang dengan asas keterbukaan pada sistem politik demokrasi, dimana rakyat/warga negara mengetahui secara jelas siapa dan bagaimana terpilihnya anggota parlemen dalam lembaga pemerintahan negaranya |
|
5.
|
Tidak ada oposisi
kekuasaan
|
Tidak adanya oposisi kekuasaan merujuk pada konsep
multi partai politik. Dalam sistem politik komunis hanya ada satu sistem
politik, yakni partai politik yang menganut paham komunis. Sehingga dalam
proses pelaksanaan sistem pemerintahan tidak akan ada pihak-pihak yang
menentang kebijakan yang telah disepakati karena anggota parlemen yang ada
adalah orang-orang yang berada dalam satu kubu/payung komunis |
|
6.
|
Adanya batasan terhadap
arus informasi yang beredar
|
Seperti yang telah
dijelaskan bahwa kepala negara mengatur dan menguasai segala aspek kehidupan
yang ada di negara yang ia pimpin. Dan bidang informasi termasuk didalam
cakupan kekuasaan kepala negara. Kepala negara mengatur informasi-informasi
apa saja yang boleh disebarkan dan diberitakan kepada masyarakat umum.
Jika pihak/lembaga yang bertugas sebagai penyebar informasi ini melanggar
ketentuan yang telah diberikan oleh kepala negara, maka mereka akan menerima
tindakan sanksi tegas seperti dicabutnya izin operasi perusahaan. Sebagai akibat
dari adanya batasan ini, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang informasi
menjadi tidak kreatif karena ruang gerak kreatifitas yang sempit
|
|
7.
|
Ada batasan dalam
mengemukakan pendapat
|
Tidak hanya informasi
saja yang dibatasi tetapi juga pendapat. Warga sipil maupun orang-orang yang
berada di bawah kekuasaan lembaga pemerintah tidak dibebaskan berpendapat.
Apalagi pendapat yang menyangkut tentang pemerintahan yang berjalan dan
kebijakan yang tengah diberlakukan. Jika ada pihak-pihak yang nekat dan
lancang mengemukakan pendapatnya maka mereka juga harus siap untuk menerima
sanksi dan hukuman tegas yang telah ditetapkan.
|
Kelebihan sistem
demokrasi lainnya adalah sedikitnya peluang revolusi, pemerintahan akan
menjadi lebih stabil, sistem demokrasi akan dapat membantu masyarakat untuk
menjadi warga Negara yang baik, dan hal ini juga di dasarkan oleh opini atau pendapat
dari masyarakat umum. Ada beberapa kelebihan dari sistem
politik yang di anut Indonesia antara lain:
Sistem ini
selalu menghendaki suatu pemerintahan yang benar-benar menjunjung tinggi hukum
(rechtstaate) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaate). Dengan
demikian, segala tindakan atau kebijaksanaan harus berdasarkan pada hokum yang
berlaku. Hal ini menghapus kewenangan politik secara semena-mena sehingga
membuat masyarakat lebih lancar melibatkan diri dalam proses politik di dalam
berbangsa bernegara.
1. Menghendaki
proses politik secara musyawarah dalam pengambilan keputusan
Hal ini memang
sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan di Indonesia, sehingga politik di
dalam suatu negara tidak menimbulkan perselisihan apalagi dalam perebutan
kekuasaan pemerintahan. Musyawarah ini harus diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
2. Bebas, terbuka
dan jujur untuk mencapai konsensus bersama
Hal ini menjadi
penyaluran pemikiran politik dari masyarakat sehingga tidak tertutup
kemungkinan jika politik pemerintahan dikritik masyarakat itu sendiri.
3. Mengungkapkan
seperangkat norma
Menghambat
politik tak bertanggungjawab sebagai substansi dari norma-norma dan
kaidah-kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan
kenegaraan.
Kelebihan dari sisi lain system
pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.
Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di
Indonesia, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat
dijatuhkan begitu saja seperti misalkan rendahnya dukungan politik tidak akan
membuat presiden dapat dilengserkan karena alasan tersebut. (read more: Sistem Pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Presidensial).
Hal tersebut bisa menjadi suatu Kelebihan ataupun Kekurangan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
·
Kekerasan Politik
Dalam Penerapan Prinsip Demokrasi di Indonesia
Demokrasi
sebagai sistem politik modern (demokrasi modern) bukan sekedar demokrasi desa
atau demokrasi negara –kota sebagaimana era Yunani dan Romawi kuno. Tetapi,
demokrasi negara kebangsaan yang muncul berkaitan dengan perkembangan negara
kebangsaan (nation state). Artinya demokrasi memiliki hakikat nasionalisme
secara menyeluruh dan bukan sebuah pemahaman nasionalisme dalm arti sempit
(baca; chauvinisme) yang berpotensi melahirkan kekerasan politik di sebuah
negara Demokrasi.
Huntington
secara menarik menamakan perkembangan demokrasi di negara modern (negara
bangsa) dengan istilah Gelombang Demokrasi atau gelombang demoratisasi, yang
menunjukan fenomena transisi di sejumlah negara dari rezim non-demokratis
(otoriter) ke rezim-rezim demokratis yang terjadi pada kuruk-kurun waktu
tertentu dan jumlahnya sangat signifikan lebih banyak daripada transisi menuju
arah yang sebaliknya. Dengan analisis gelombang demokrasi yang lebih empirik,
Huntungton melihat bahwa demokratisasi di suatu negara mensyaratkan adanya tiga
hal, yakni:
1. Berakhirnya
sebuah rezim yang otoriter,
2. Dibangunnya
sebuah rezim demokratis,
3. Pengkonsolidasian
rezim demokratis.
Tampak sekali bahwa Huntington menempatkan demokrasi dan
demokratisasi secara empirik berhadap-hadapan dengan sistem politik yang
otoriter untuk mengetahui seberapa jauh perkembanagn terbaik dari dua
kecendrungan yang bertentangan secara diametral itu. Analisis tentang demokrasi
memang menjadi sangat jelas dan bersifat empirik manakala dikaitkan dengan
kondisi dan sistem politik yang berada diseberangnya, yakni sistem poltik
otoriter.
Gelombang baru tentang demokrasi bahkan saat ini ditandai
dengan uoaya melakukan dekonstruksi pemikiran tentang demokrasi, yang seiring
dikenal dengan pemikiran tentang “democracy without adjectives”, demokrasi kerakyatan,
demokrasi parlementer, dan demokrasi dengan tambahan kata-kata sifat lainnya,
selain mereduksi sifay universalitas demokrasi juga pada saat bersamaan
merupakan pembatasan-pembatasan terhadap praktik demokrasi yang sesungguhnya.
Setiap kata sifat sering kali digunakan oleh pihak penguasa untuk memnatasi
pelaksanaan demokrasi sebagaimana mestinya, sehingga demokrasi kehilangan
fungsi dalam aktualisasi kehidupan suatu sistem politik di suatu bangsa dan
negara. Penguasa di beberapa negara otoriter bahakan seringkali sembunyi
dibalik kata-kata sifat itu untuk mengebiri demokrasi dan tegaknya kedaultan
rakyat.
Demokrasi sebagai sistem politik modern (demokrasi modern)
bukan sekedar demokrasi desa atau demokrasi negara –kota sebagaimana era Yunani
dan Romawi kuno. Tetapi, demokrasi negara kebangsaan yang muncul berkaitan
dengan perkembangan negara kebangsaan (nation state).Setiap rezim memang selalu
memerlukan conflicts dan management of conflicts. Kedua hal tersebut diyakini
penguasa sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan demokrasi. Namun yang lebih sering
terjadi justru hal tersebut direkayasa untuk mengalihkan perhatian publik dari
suatu persoalan, sekaligus juga menempatkan sang penguasa sebagai pahlawan yang
mampu meredakan pertikaian tersebut.
KESIMPULAN
Sistem politik merupakan rangkaian
dari variebel-variebel politik yang saling mengait sehingga membentuk satu
kesatuan politik. Dalam ketatanegaraan, sistem politik terkait dengan tata cara
pemerintahan, dasar pemerintahan, atau hak kekuasaan.
Macam-macam Sistem Politik diberbagai Negara:
1.
Sistem politik liberal
2.
Sistem politik komunis
3.
Sistem parlementer
4.
Sistem presidensial
5.
Sistem politik otoriter/totaliter
6.
Sistem politik anarki
7.
Sistem politik demokrasi
8.
Sistem demokrasi dalam transis
Perbedaan
Sistem Politik diberbagai Negara:
1.
Sistem politik otokrasi tradisional
2.
Sistem Politik
Totaliter (Dictator)
3.
Sistem politik
demokrasi
4.
Sistem politik
di Negara berkembang
Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sistem
politik yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana rakyat
turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing sesuai
dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem
politik liberal, dan komunisme? itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut.
Kita sebagai
warga Negara Indonesia harus bangga Negara kita menganut sistem politik
demokrasi pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu mari
kita membantu pemerintah untuk menjalankan sistem politik di Indonesia dengan
cara apapun, bisa dengan mengeluarkan pendapat yang membangun tapi tidak dengan
bentuk anarkis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar